Pps Diminta Verifikasi Faktual Calon Independen Dengan Baik Dan Cermat.

Km Komedik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat Melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Ene dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 meminta dan mengingatkan pihak PPS agar melakukan proses verifikasi faktual syarat dukungan balon Independen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sebab jika ketentuan tersebut tidak dijalankan, maka ada sanksi tegas yang akan diterima,” kata Ketua PPK Brang Ene, Hasanuddin Karing, ST dalam rapat kordinasi di sekretariat PPK.

Sesuai tahapan Pilkada yang sedang berjalan, lanjutnya, mulai tanggal 12 – 25 Desember 2017 akan dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan bakal calon independen. Sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melakukan verifikasi faktual tersebut adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Proses verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus yaitu dengan cara mendatangi langsung pendukung bakal calon perseorangan tersebut,”jelasnya.

Hasanuddin menyakini bahwa jika PPS tidak melakukan proses verifikasi faktual sebagaimana amanah UU Nomor 10 Tahun 2016, maka oknum penyelenggara pemilu dimaksud bakal terancam kena sanksi.

Dari 8 Kecamatan yang ada di Sumbawa Barat, ada 4 kecamatan yang akan di Verifikasi oleh teman - teman PPk dan PPS, namun khusus di Kecamatan Brang Ene hanya ada satu desa yang terdapat berkas dukungan untuk calon independent tesebut yakni desa Lampok dengan sebaran jumlah dukungan sebesar 135 dukungan. (Hesso Komedik )

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru