KPUD Dompu Sosialisasikan PKPU Pilkada

Mendekati pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2015-2020, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dompu, Kamis 23 Juli 2015, sekitar pukul 09.00 Wita sampai selesai, menyelenggarakan rapat koordinasi dan penyuluhan peraturan KPU tentang pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 yang bertempat di aula KPUD Dompu, jalan Bhayangkara Bada Dompu.

Kegiatan tersebut bertujuan menjelaskan beberapa peraturan KPU tentang syarat, tata cara dan waktu pendaftaran para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipilih pada tanggal 9 Desember mendatang, sebagaimana dituturkan oleh ketua KPUD Rusdyanto, pada pembukaan acara.

Pantauan media ini, terlihat beberapa instansi terkait ikut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Polres Dompu, perwakilan TNI, dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, utusan dari Kantor Kesbangpoldagri, Panwas Kabupaten Dompu, dan perwakilan dari partai politik. Terlihat juga Kepala Kemenag Dompu Drs. H. Syamsul Ilyas, selain 5 Komisioner KPUD Dompu dan Sekretaris KPUD H. Irham, SH.

Ketua KPUD Rusdyanto dalam pemaparannya menyampaikan bahwa, berdasarkan tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan, Pilkada Dompu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, dan tanggal tersebut serentak pelaksanaan Pilkada di Indonesia sebagaimana ketetapan KPU. Sementara masa pendaftaran bakal calon tanggal 26 sampai 28 Juli 2015.

Lanjut Rusdy, karena Pilkada Dompu tidak diikuti oleh calon independen, maka hanya bakal calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, dengan jumlah minimal 20 persen dari total anggota DPRD Dompu yang berjumlah 30 orang, atau sekitar 6 kursi DPRD.

Dilanjutkan oleh Komisioner lainnya Arifuddin, SH., beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan oleh para bakal calon jika mendaftar diantaranya bagi anggota DPRD dan PNS yang akan ikut harus mundur dari status dan keanggotaannya yang dibuktikan dengan surat keputusan. Selain itu, bakal calon juga melampirkan surat keterangan catatan kepolisian, surat berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum Provinsi. Sementara untuk rekening dana kampanye, bakal calon wajib membuat rekening khusus atas nama tim kampanye. Perihal rincian detail syarat, waktu, tata cara dan lain-lain masalah pendaftaran bakal calon diatur didalam PKPU nomor 9 dan 12 tahun 2015.

Sayangnya, koordinasi dan penyuluhan aturan Pilkada tidak berjalan secara tuntas untuk membahas secara teknis masalah pencalonan karena salah satu instansi lingkup koordinasi yakni Badan Kepegawaian Daerah tidak hadir dalam rapat yang penting tersebut, padahal menurut staf KPUD undangan sudah disampaikan. Ketidak hadiran BKD tanpa ada berita dan konfirmasi. () -05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru