Cegah Kejahatan Pilkada, Panwas Gelar Bimtek

Dompu - Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya personil dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan, menyongsong dilaksanakannya Pilkada, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Dompu mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap Panwas se-Kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu, bertempat di ball room Hotel Tursina, pada Rabu 18 Juni lalu. Dilaksanakannya bimtek, terang ketua divisi pengawasan Panwas Kabupaten Dompu Jaelani, SE, saat dihubungi disela-sela kegiatan mengatakan bahwa semua personil panwas disemua tingkatan harus dibekali agar terbentuk satu pemahaman bersama tentang strategi pengawasan pilkada. Dalam bimtek kali ini katanya, para Panwas Kecamatan diberikan materi pengawasan dan penindakan. Dan salah satu pematerinya dari Bawaslu Provinsi NTB. Lanjutnya, menjelang dilaksanakannya pilkada, pengawasan ekstra mulai dilakukan misalnya terhadap data pemilih, dimana semua warga negara yang memenuhi syarat harus diakomodir dalam daftar tersebut. Pengawasan ketat terhadap data pemilih, misalnya potensi adanya pemilih ganda, kemudian jumlah pemilih yang sudah meninggal, warga yang masuk maupun yang sudah keluar daerah. Strategi pengawan dilakukan dengan cara komparasi data antara data Dukcapil, data KPU atau data statistik. Kemudian rasionalisasi terhadap data pemilih dari Pileg dan Pilpres yang kemudian akan dipakai dalam pilkada. Lebih jauh Jaelani menjelaskan, dalam hal rasionalisasi jumlah pemilih, akan dilihat berapa besar porsentase baik penambahan maupun pengurangannya, termasuk pemilih pemula. Jangan karena pemilih pemula kemudian asal dicomot masuk DPS atau DPT tapi harus dilihat dulu autentikasinya. Begitu juga bagi warga pendatang baru jangan langsung diakomodir dalam data pemilih, karena syarat mutlak bagi pendatang baru untuk bisa memberikan hak suara, mereka harus tinggal minimal 6 bulan dengan surat keterangan dari Desa atau Kelurahan. Pengawasan ketat lainnya dalam pilkada yakni berupa pelanggaran dengan modus mobilisasi pemilih lintas Kabupaten, lintas Kecamatan, lintas Desa dan Kelurahan, atau lintas TPS. Mobilisasi tersebut sangat berpotensi terjadi. Selain pengawasan data pemilih, pengawasan secara umum dan kolektif tahapan jadwal pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPUD Dompu, sambung Jaelani. Pintanya, dengan adanya bimtek, diharapkan pelaksanaan tugas panwas secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan lancar sesuai aturan. [] - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru