Sikap PKS Belum Bulat Untuk HBY atau Mulyadin

Dompu - Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Dompu intens melakukan koordinasi dengan DPW PKS NTB dan para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2015-2020, sebagai bagian dari proses penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung nanti. Hal tersebut dituturkan ketua DPD PKS Kabupaten Dompu Abdullah, S.Kel., ketika ditemui dikediamannya, Jum'at kemarin.

Dikatakannya, dari beberapa nama yang mendaftar ke partainya untuk mengikuti proses penjaringan, pihaknya sudah menetapkan 2 nama untuk kemudian digodok pada tingkatan dan proses selanjutnya. Dua nama dimaksud yaitu Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY), saat ini sedang menjabat Bupati Dompu, dan H. Mulyadin, SH.,MH. Kedua nama yang ditetapkan tersebut, diseleksi oleh tim seleksi kepala daerah yang terdiri dari unsur ketua dan sekretaris DPD, bendahara, unsur humas dan kaderisasi serta bidang kewanitaan DPD. Dan tim tersebut di SK kan oleh DPW.

Selama proses penjaringan, DPD tetap koordinasi dengan DPW untuk mendapatkan arahan dan petunjuk. Dalam prosesnya, DPD mempresentasikan rekam jejak, profile bakal calon, tingkat elektabilitas mereka, serta bagaimana dinamika politik di masyarakat dan di parpol dihadapan DPW.

Selanjutnya, ditingkat DPW akan dilakukan seleksi terhadap para balon oleh Dewan Pimpinan Tinggi Wilayah atau DPTW, yang terdiri dari Dewan Pengurus, Dewan Syariah, Dewan Pertimbangan Wilayah, dan pleno wilayah. Seleksi tingkat DPW dilakukan secara hati-hati, dengan tetap meminta masukan dan kajian dari DPD, mengingat, diinternal PKS, berlaku otonomi berjenjang, dimana masukan dan kajian dari DPD menjadi penentu pengusungan, karena DPD lebih memahami kondisi para bakal calon, pinta Abdullah.

Pasca dikerucutkannya dua nama diatas, DPTW tetap meminta kepada DPD untuk aktif melakukan koordinasi dengan para bakal calon, dengan maksud mendalami beberapa hal, sebagai bahan pertimbangan finalisasi pengusungan.

Dalam proses penjaringan itu, pandangan dan penilaian dari masyarakat tidak terhindarkan. Kalaupun ada yang melihat dari kacamata politik, maka kami akan mempertimbangkan secara politik, cetus dia.

Ketika disinggung bahwa akhir-akhir ini partainya sudah tidak lagi mesra dengan HBY, dimana komunikasi politik sudah semakin redup karena beberapa hal, mengingat sebelumnya PKS dinilai bakal mengusung HBY pada pilkada mendatang, Abdullah menampiknya. 

Oleh sebab itu, melalui momentum ini, saya meyakinkan, dan ingin menyatakan, dan kalaupun mau dibesar besarkan, pernyataan saya yang satu ini, sampaikan bahwa, atau tulislah dengan tinta dalam bentuk apapun bahwa "Kemesraan dengan HBY baik secara pribadi maupun dengan partai, tidak pernah hilang". Jangan karena politik lalu kemudian tali silaturrahmi terputus, kata dia.

Kalaupun PKS dan paket HBY atau dengan saya (Abdullah, red) tidak kemudian berjodoh, apa kemudian kami berbalik? Contohnya, seperti pada pilkada yang lalu, PKS tidak mengusung HBY, melainkan mengusung pasangan Taufiqurrahman Salman dan Gaziamansyuri. Namun setelah pasangan HBY dinyatakan menang oleh KPUD, PKS diundang oleh HBY dan beliau meminta agar PKS mendukung pemerintahannya. Alhasil, kami tetap setia mendukungnya.

Saat ini, saya belum memutuskan all out mendukung HBY, pasalnya partai belum memutuskan arah dukungan. Perihal siapa yang akan didukung diantara kedua figur diatas, saya tidak bisa mengatur takdir Allah, namun nasib itu tergantung tingkat komunikasi, kilah nya. Dan perlu diingat, "Kami tidak pernah pisah ranjang dengan HBY" menegaskan.

Sebagai tambahan dan yang perlu diketahui oleh publik, selain rekam jejak, profile dan tingkat elektabilitas tadi, kriteria khusus bagi PKS terhadap mereka yang ingin berebut hati kami dalam pengusungan, mereka harus beriman dan bertqwa kepada Allah, kemudian memiliki komitmen yang kuat untuk mensejahterakan rakyat dengan seluruh makna kesejahteraan. Lalu mampu menjadikan bumi Nggahi Rawi Pahu yang lebih maju. Dan terakhir, mereka harus menjadi pemimpin yang amanah, siddiq, dan dipercaya, imbuh anggota DPRD Dompu dari Komisi II tersebut. ['] - 01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru