Penghapusan Aset Milik Daerah disetujui Fraksi Dewan

Km dayan gunung. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara. Drs.SUARDI,MH, menghadiri acara rapat paripurna Persetujuan Anggota Dewan Kabupaten Lombok Utara terhadap penghapusan dan pemindah tanganan tanah untuk dialihkan menjadi aset Polri dan eks terminal tanjung untuk penyertaan Modal bagi Bank NTB , Selasa( 23/12) di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Utara.

“ Mudah-mudahan hal ini dapat secepatnya dilaksanakan sehingga Polres kita yang ada di Kabupaten Lombok Utara dapat terwujud dengan sesegera mungkin di tahun 2015. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat bisa lebih maksimal, dan juga eks terminal tanjung yang kita hapuskan dalam daftar aset yang kemudian dijadikan penyertaan modal untuk bank NTB dan mudah-mudahan ini juga dengan persetujuan anggota Dewan yang terhormat bank NTB yang dulunya hanya Unit nantinya bisa menjadi Cabang dengan suatu harapan akan memiliki imbas peningkatan kesejahteraan dan perekonomian bagi masyarakat kita” Tegasnya

Sekda melanjutkan” saran dan pendapat dari angota dewan dan Fraksi akan dapat segera ditindak lanjuti, dan itu semua akan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dankami sangat sadar bahwa proses pengalihan tanah milik aset daerah adalah hal yang sangat rawan terhadap hal yang berkaitan dengan ranah hukum, maka pemerintah akan sangat berhati-hati dalam proses ini. Dan mudah-mudahan persetujuan Bapak dan Ibu sekalian akan dapat memajukan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara ini” harapnya

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Dra. Ni wayan Sri Pradianti, membacakan kesimpulan akhir Fraksi yang berisi kesimpulan bahwa “ Pada prinsipnya telah dapat menerima rancangan persetujuan penghapusan dan pemindah tanganan dari inventaris barang milik daerah yaitu barang yang dikelola oleh Bank NTB yaitu eks terminal tanjung dalam bentuk penyertaan modal. Dan tanah milik pemerintah KLU yang ada di Genggelang seluas 25.000 m/persegi di kecamatan Gangga sebagai bentuk hibah kepada kepolisian negara Republik Indonesia untuk pembangunan Polres Lombok Utara dan kemudian diminta kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini Bupati bahwa dalam melakukan proses pemindah tanganan aset daerah barang dimaksud baik dalam bentuk penyertaaan Modal maupun hibah agar dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undanga yang berlaku.(ab a) - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru