Sistem Negara Islam Memang Tidak Ada!

oleh; Agus Dedi Putrawan

Mahfud MD dalam sebuah diskusi yang bertajuk “sumbangan perubahan dari Jogja” Jum’at 25, April 2014 di dalam Gedung Promosi Doktor UII., menantang para audiens yang mayoritas mahasiswa untuk menunjukkan bahwa ada sistem pemerintahan dalam Islam!.. “saya akan mengulang-ulang untuk mengatakan Itu Salah!, kalau ada mahasiswa atau siapapun yang menunjukan kepada saya sistem negara Islam, saya akan membantah, Sistem negara dalam Islam itu tidak ada tapi prinsip-prinsipnya ada!.  Anda harus bedakan antara sistem dengan prinsip!” lanjut beliau.

Menurutnya umat Islam harus memisahkan dahulu antara sistem dengan prinsip, di new zeland adalah negara ter aman di dunia, tidak ada orang beragama Islam di sana akan tetapi prinsip Islami diterapkan di sana, nilai kejujuran, hak asasi manusia, toleran, pemerintah yang adil, hukum yang dihormati dan lain-lain. Berbanding terbalik dengan negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya islam terutama di negeri ini, misalnya kalau mereka di new zeland berdagang jus di luar rumah, kulkas nya dia bawa keluar, sering dagangan ditinggal penjualnya. Karena amanatnya orang-orang di new zeland dagangan tersebut tak di ambil ataupun dicuri. Di Indonesia bagaimana? 

Dari uraian di atas, lalu saya penasaran bagaimana dengan orang-orang organisasi yang memperjuangkan konsep kilafah, apakah mereka salah?.. kita ambil saja contoh HTI Indonesia, di mana setiap propaganda yang mereka gulirkan, setiap permasalahan yang tengah terjadi dalam dinamika perpolitikan di negeri ini selalu solusinya adalah sistem khilafah.  Lalu apakah konsep khilafah di Indonesia dapat berdiri?

Saya membayangkan seandainya sistem khilafah dapat/akan didirikan di Indonesia, maka pihak dari wahabi akan bilang, konsep negara mamlakahlah (Arab Saudi) model yang benar, lalu yang Syi’ah bilang model Iranlah yang paling benar, dan yang lain juga berpendapat berbeda dari keduanya.

Dalam konstitusi apa yang dimaksud benar itu adalah sesuatu yang di sepakati. Demokrasi di Indonesia dikatakan benar, namun di Arab Saudi dikatakan salah, totalitarian anda katakan salah, namun di negara-negara totaliter dikatakan benar, Indonesia menganggap monarchi salah, di Inggris, Thailand mengatakan benar. Indonesia menganggap Pancasila benar, namun di luar negara itu dikatakan salah.  Semua sistem pemerintahan benar menurut kesepakatan di mana ia tumbuh. [] - 01

ilustrasi foto:

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru