logoblog

Cari

Tutup Iklan

Dugaan Keterlibatan Kades Dalam Pilkada Lobar

Dugaan Keterlibatan Kades Dalam Pilkada Lobar

GIRI MENANG, KM. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lombok Barat (Kab Lobar), Lalu Arjuna Surya Nursiwan menyatakan, menurut catatan

Politik

Pangkat Ali
Oleh Pangkat Ali
08 Maret, 2018 11:01:06
Politik
Komentar: 0
Dibaca: 1836 Kali

GIRI MENANG, KM. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lombok Barat (Kab Lobar), Lalu Arjuna Surya Nursiwan menyatakan, menurut catatan yang dikantonginya, ada enam kasus dugaan keterlibatan kepala desa (kades) dan aparaturnya dalam kegiatan Pilkada Lobar 2018. Dugaan tersebut terjadi sebanyak lima kasus. Kasus ini yang sedang ditangani di kecamatan dan satu kasus dugaan yang ditangani di kabupaten. “Ini ada enam kasus nggih,” tegasnya saat memberikan arahan pada gelaran Ngopi Ngeteh Bareng di Aula Media Center Humas dan Protokol Pemkab Lobar, Kamis, (8/3/2018). Hadir dalam kesempatan ini, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lobar, H.L. Saswadi, Kaban Kesbangpol Lobar, HM.Fajar Taufiq serta seluruh awak media yang ‘ngepos’ di wilayah Lobar.

Tren dugaan selanjutnya kata Arjuna adalah, ijin kampanye yang tidak dikantongi Pasangan calon (paslon) dari kepolisian. Padahal mekanisme penyelenggaraan kampanye ini telah dijelaskan pihak KPU. Mekanisme itu jelas tertulis ketentuan yang harus dilaksankan. Yang pertama sebut Arjuna, mengajukan surat pemberitahuan kepada KPU secara tertulis dan ditembuskan kepada Panwaslu. Kemudian ada juga ijin kampanye dari kepolisian. “Terkait dengan pemberitahuan kampanye, selama ini belum ada kami terima,” kritiknya pada acara Ngopi Ngeteh Barenag, tradisi pertemuan bersama bupati dan OPD pertama tahun 2018 ini. Pertemuan ini bertajuk Pilkada Lobar yang dipandu oleh Kabag Humas dan Protokol Lobar, H.Saepul Akhkam, M.Hum.

Terhadap kasus-kasus ini, Arjune menilainya cukup dilematis, lantaran para paslon ada yang tidak memberitahukan secara tertulis kepada Panwas. “Kami mengerti, mereka seperti tidak ingin diawasi, bahkan seperti main kucing-kucingan dengan Panwas di kecamatan,” kelakar Arjune.

Selanjutnya Arjune memaparkan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lobar yang diduga terlibat dalam kasus sebanyak tiga kasus. Dua kasus diantaranya sudah direkomendasikan ke Lobar dan Provinsi. Selanjutnya ada tiga kasus pengrusakan Alat Peraga Sosial (APS). Dari kasus ini, pihak Panwaslu telah melakukan kajian dan analisa, tentunya berkoordinasi pula dengan Penyidik dari Polres Lobar, Mataram dan Penyidik Kejari. “Kasus-kasus ini ditangani oleh Polres Lobar dan Polsek Gerung,” jelas Arjune.

 

Baca Juga :


Arjune masih menyinggung keterlibatan kades dan aparatur desa. Kasus ini merupakan grafik yang tertinggi. Padahal sejak awal pihaknya sudah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten. Namun jujur dia mengakui, sosialisasi di tingkat desa belum digelar, tapi sudah dilakukan melalui media massa.

Tidak cukup hanya memaparkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Namun dari sisi finansial anggaran pun disebut secara rinci. Total anggaran mencapai Rp.3,9 Milyar. Sumbernya Rp.1 Milyar dari APBD I NTB, Rp.2,9 Milyar dari APBD Lobar. “Totalnya 3,9 Milyar rupiah,” sebut Arjune seraya membandingkan dana yang digelontorkan APBD Kota Bima sebanyak Rp.3,5 Milyar. []



 
Pangkat Ali

Pangkat Ali

Save Our Gumi Paer...LOMBOK Lalu Pangkat Ali, kesehariannya sebagai ASN -Pejabat Fungsional Pranata Humas Permkab.Lobar. Tinggal di Desa Kopang-Lombok Tengah. CP & WA: 081907941070. Fb: Fotografer Kopang & Eliza Agniya

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan